gubernur provinsi sulawesi utara (sulut), sinyo h sarundajang, mendukung zona bebas korupsi pada indonesia timur yang penandatangannya mau diselenggarakan di daerah ini.
seluruh pimpinan juga pegawai selama jajaran pemerintah provinsi mesti berkomitmen kuat mewujudkan sulut yang berintegritas dan bebas korupsi, kata gubernur di manado, rabu.
gubernur yakin dengan misi membangun tidak korupsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) dan menyerahkan prioritas pembangunan birokrasi bersih, professional, akuntabel serta menerima mampu diimplementasikan.
dia menambahkan, pencanangan zona bebas korupsi merupakan diaplikasikannya instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
Informasi Lainnya:
gubernur dua kali menjabat ini menyatakan pemprov sulut selalu menggarap pembenahan sebagaimana yang dituntut aturan, malahan dalam jenis percepatan reformasi birokrasi telah dilaksanakan beberapa langkah semisal pakta integritas, zona integritas, wilayah bebas korupsi juga wilayah birokrasi bersih dan menerima.
badan kepegawaian daerah yang bersentuhan langsung melalui pegawai sudah berhasil menerapkan manajemen berbasis kinerja, peningkatan peran aparatur yang bermuara dalam pelayanan penduduk, dan penyempurnaan peraturan dan berangkat daripada ajaran tertinggi, ujarnya.
pemegang sertifikat development administration university birmingham inggris ini menilai, melalui ditetapkannya zona integritas dibuat jenis komitmen kepala daerah juga jajarannya, akan kian mewujudkan birokrasi dan bersih dari kkn dan politisasi.
selain tersebut, pada menyerahkan pelayanan seorang birokrat berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, melayani penduduk juga dunia upaya-upaya dan investasi.
reformasi birokrasi yang digaungkan dalam ini prinsipnya bukanlah suatu web melainkan sebuah gerakan memindahkan kaum birokrat daripada zona aman menuju zona kompetitif. hal ini ditujukan supaya perubahan pelaksanaan peran dan fungsi birokrasi dengan tepat, bersegeralah dan konsisten, katanya.
dia menambahkan, pembangunan zona integritas adalah pihak daripada percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan dengan program peningkatan transparansi serta akuntabilitas aparatur agar menciptakan birokrasi berintegritas tinggi.
integritas merupakan suatu konsep konsistensi aksi, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, serta hasil. pada etika, integritas dianggap sebagai kejujuran juga kebenaran yang merupakan akurasi daripada tindakan seseorang, katanya.