badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh supaya menyukseskan masterplan percepatan juga perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn melakukan sejumlah terobosan serta semua situs untuk mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan itu dalam sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku dalam manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman mengajarkan website dan dilakukan bpn antara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 perihal pengadaan tanah kepada pembangunan untuk kepentingan publik.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian dan keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan terhadap penduduk dan ditentukan dengan apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
dia menjelaskan pengadaan tanah supaya kepentingan umum menurut uu no 2/2012 mempunyai empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditentukan waktunya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diinginkan tidak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung itu.
selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian juga siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat penduduk hukum adat di papua kalau sudah gamblang penduduk hukum adatnya serta tanah ulayatnya.
sebelumnya dalam rapat tersebut mengemuka sejumlah kendala mengenai pelaksanaan mp3ei dan salah satunya adalah sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn ketika ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. selama mana selama dalamnya, antara lain mengatur perihal reforma agraria, juga hak atas tanah masyarakat hukum adat. selain tersebut, bpn ri dan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada jenis pertanahan, katanya.
sinkronisasi serta harmonisasi itu dimaksudkan agar ke depan, tak terjadi lagi tumpang tindih peraturan mengenai pertanahan. agar tanah bisa lebih berdaya untuk, bpn ri dan menggarap percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, papar hendarman dengan begini hak-hak atas tanah bisa lebih terjaga, oleh karenanya bisa membawa faedah dan lebih sulit kepada terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, pada sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya di memimpin bpn. presiden menugaskan saya memangkas sengketa dan ingat terhadap pihak kecil, katanya.
oleh karena tersebut, hendarman menungkapkan, bpn ingin selalu menggalakkan program-program prorakyat dan telah berjalan. program-program tersebut antara lain: sertifikat prona tidak mengeluarkan biasa, program jemput bola layanan sertifikat tanah supaya rakyat (larasita) juga situs one day service.