DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak baik untuk disetujui dpr ri sebab sederat alasan.

selain karena sejumlah situs pada proposal itu telah terakomodasi dalam apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan agar kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, papar anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo selama jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri serta menilai, alasan yang lain, pemerintah belum bisa mengelola bbm bersubsidi, sebab jumlah yang diselundupkan terbilang sangat besar volumenya.

karena tersebut, proposal dana kompensasi yang ingin dimasukan pada apbn-p 2013 tidak memenuhi persyaratan agar diterima, papar dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi tersebut, banyak website dan sama dan serupa dengan santunan langsung tunai (blt) pada warga miskin.

kekuatan-kekuatan politik selama dpr ri tentu saja mau mempelajari dari pengalaman menjelang pemilu 2009. saat tersebut, blt untuk kuda tunggangan partai penguasa supaya meraih simpati pemilih. hal serupa tak mungkin berulang pada pemilu 2014, katanya.

kompensasi lain semisal beras untuk masyarakat miskin (raskin) serta bantuan kepada siswa miskin dan website keluarga harapan sudah terakomodasi selama apbn tahun berjalan.

alasan lain agar menolak proposal tersebut adalah fakta kiranya pemerintah belum efektif mengelola bbm bersubsidi, karena persentase yang dicuri serta diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih akibatkan pencurian serta penyelundupan dengan oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tak tidak keliru sasaran sudah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis.

dengan itulah, terpenuhilah syarat agar menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, papar bambang soesatyo.